Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, BOGOR – Penanganan dugaan korupsi di Pemkab Bogor dikritik karena minim penjelasan resmi KPK, sehingga dinilai membingungkan masyarakat, Minggu (30/8/2026).
Yusfitriadi mengatakan, hingga kini belum terdapat penjelasan terbuka mengenai konstruksi perkara, pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun barang bukti yang diamankan KPK.
Menurutnya, informasi yang disampaikan melalui juru bicara KPK belum cukup untuk memberikan gambaran utuh kepada publik mengenai perkara yang sedang ditangani.
Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang dinilai masih ambigu. Salah satunya kabar awal mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak langsung diikuti pengumuman resmi dalam waktu 1×24 jam.
Selain itu, Yusfitriadi menyoroti belum jelasnya status penanganan perkara serta penggunaan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang dinilai belum disertai penjelasan mengenai konstruksi hukum perkara.
“Saya juga akhirnya bertanya, ini penyelidikan apa sih? Tidak ada konferensi pers resmi dari pimpinan KPK sejauh ini. Ini kan membingungkan masyarakat,” Ujar Yusfitriadi.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan karena masyarakat mendapatkan informasi yang tidak utuh dan simpang siur.
Menurut Yusfitriadi, semakin panjang ruang kosong informasi dari lembaga antirasuah dapat membuka peluang munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Spekulasi tersebut, lanjutnya, dapat berkembang menjadi dugaan adanya intervensi atau pemanfaatan isu untuk kepentingan rivalitas politik di daerah.
“Ini yang akan berbahaya bagi stabilitas pembangunan di daerah. Karena itu, jika KPK makin lama tidak memberikan penjelasan resmi maka berisiko memperpanjang kegaduhan publik,” Tandasnya.
Sementara itu, KPK masih melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebelumnya menyampaikan bahwa tim penyidik masih memperluas penggeledahan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK diharapkan memberikan informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terjebak dalam berbagai spekulasi.
