Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, BOGOR – Bank bjb bersama Pemerintah Kota Bogor meluncurkan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi Ketua RT, RW, dan LPM di Kota Bogor, Kamis (23/07/2026).
Bank bjb bersama Pemerintah Kota Bogor meluncurkan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau BJB siap untuk membantu Ketua RT, RW, dan LPM mempersiapkan masa pensiun dengan lebih terencana.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Rabu (22/07/2026) sebagai upaya memperluas akses layanan perencanaan keuangan jangka panjang.
Penandatanganan dihadiri Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Sekretaris Daerah Kota Bogor H. Denny Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Eko Prabowo, serta perwakilan enam kecamatan.
Program DPLK bank bjb akan menjangkau Ketua RT, RW, dan LPM di enam kecamatan serta 68 kelurahan di Kota Bogor. Pemkot Bogor mendukung sosialisasi program, sedangkan bank bjb menyediakan layanan dana pensiun bagi peserta.
“Program ini diharapkan membantu aparatur kewilayahan memiliki kesiapan finansial dan tetap sejahtera saat memasuki masa pensiun.”
Selain menjadi tabungan pensiun, DPLK bank bjb juga menawarkan manfaat investasi dengan persyaratan yang mudah dan terjangkau. Skema tersebut memungkinkan peserta memperoleh dana yang dapat dimanfaatkan ketika memasuki usia tidak produktif.
Kemudahan layanan turut didukung melalui aplikasi BJB DIGI dan platform digital DPLK bank bjb. Peserta dapat memantau saldo maupun mutasi rekening secara praktis sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi lebih mudah dan transparan.
Bank bjb menilai kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi digital sekaligus komitmen untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kehadiran program tersebut diharapkan mendorong kesadaran pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
Ke depan, bank bjb akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui berbagai inovasi layanan keuangan yang inklusif. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat kewilayahan.
