Findy Alfiansyah Penulis
HARIAN EXPRESS, BOGOR – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendesak percepatan pembangunan SMA Negeri di Bogor Selatan saat kegiatan pengawasan pemerintahan, Minggu (19/07/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ono Surono secara khusus memperjuangkan percepatan pembangunan SMA Negeri di wilayah Bogor Selatan. Realisasi pembangunan diharapkan dapat segera terwujud mengingat keterbatasan sekolah negeri jenjang SMA di area tersebut.
Kegiatan pengawasan di Panorama Sport Club House, Bogor Nirwana Residence pada Minggu (19/7/2026) ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata serta perwakilan warga. Ono juga menyoroti isu strategis seperti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan pemerataan alokasi anggaran.
Ia secara tegas menyatakan tidak sepakat jika sekolah negeri memberlakukan kembali pungutan berupa SPP, uang gedung, atau sumbangan lainnya. Kebijakan semacam itu dinilai akan sangat membebani ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
“Yang di negeri tidak ada SPP-nya saja masih banyak uang pungutan lainnya, apalagi kalau sampai ada lagi sumbangan, uang gedung dan lain-lain,” Ujar Ono Surono.
Ono menilai beban biaya yang ditanggung orang tua murid harus terus ditekan. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan setara untuk mengakses pendidikan, terutama di sekolah negeri.
“Itu malah memberatkan masyarakat sebagai orang tua murid, baik di jenjang SD maupun SMA, baik di sekolah negeri apalagi swasta,” Lanjut Ono Surono.
Anggota dewan dari Dapil Jawa Barat XII (Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon) ini berharap proses pembangunan SMA Negeri di Bogor Selatan bisa segera terealisasi. Kehadiran sekolah baru sangat dibutuhkan agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
Selain isu pendidikan, Ono juga menekankan pentingnya arah kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur. Program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial juga harus menjadi prioritas utama.
Pembangunan fisik memang krusial untuk pertumbuhan daerah, namun pemerintah juga wajib memastikan anggaran mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Ini termasuk program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
