Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, BOGOR – Pemkot Bogor membahas optimalisasi MBG, standar dapur, dan pemerataan SPPG bersama APPMBGI Kota Bogor, Selasa (1/9/2026).
Audiensi penting ini dipimpin oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi jajaran Pemkot Bogor dan Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim beserta pengurus serta anggota. Salah satu agenda utama diskusi adalah adanya surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait standar yang telah ditetapkan.
Wali Kota Dedie Rachim menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut dan menyampaikannya kepada pihak dapur SPPG yang tertera. Surat itu membahas mengenai standar dan kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi oleh dapur-dapur tersebut.
Dedie Rachim juga mengungkapkan bahwa jumlah penerima manfaat MBG di Kota Bogor, meliputi anak-anak, lansia, dan ibu hamil melalui Posyandu, mencapai sekitar 335.000 orang. Oleh karena itu, ia meminta agar sebaran SPPG di Kota Bogor merata sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” Ujar Dedie A. Rachim.
Selain itu, Dedie Rachim menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan agar sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Keberadaan SPPG juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga dengan memberdayakan masyarakat yang berada pada desil satu hingga lima.
Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, menyampaikan koordinasi terkait keberadaan dapur MBG di Kota Bogor. Ia menjelaskan adanya surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur yang belum memenuhi standar.
“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar. Jadi kami sebagai asosiasi diharapkan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk bisa mengakomodir itu, sehingga dapur-dapur yang ada di Kota Bogor bisa memenuhi standar sesuai dengan yang diinginkan oleh BGN,” Ujar Teguh Rachman Hakim.
Teguh menambahkan, dari total 228 titik dapur di Kota Bogor, saat ini sudah terdapat 143 SPPG yang beroperasi. Pihaknya menyarankan akselerasi terhadap dapur yang layak dan telah memiliki izin untuk menyasar penerima manfaat secara efektif.
Ia juga menyoroti kendala bahwa setiap dapur melayani sekitar 1.500 penerima manfaat, mengingat total penerima mencapai 335.000 orang. Jumlah dapur yang banyak ini menjadi perhatian utama Wali Kota.
“Namun memang kendalanya adalah dari sekitar 335.000 penerima manfaat, bila total dapur di Kota Bogor 228, artinya setiap dapur melayani sekitar 1.500-an penerima manfaat. Sehingga memang jumlah dapur di Kota Bogor ini cukup banyak ya. Itu yang menjadi concern pertama dari Pak Wali. Jadi jumlah dapur yang cukup banyak yang ada di Kota Bogor dengan perbandingan jumlah penerima manfaat, sehingga itu yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut,” Ucap Teguh Rachman Hakim.
Mengenai kebermanfaatan program MBG, Teguh mengingatkan SPPG agar selalu mematuhi standar pelayanan (SOP) yang ada. Hal ini demi masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi penerima manfaat utama program ini.
Ia juga menjelaskan bahwa dapur-dapur di Kota Bogor telah memprioritaskan warga sekitar maupun warga Kota Bogor yang masuk dalam kategori desil satu hingga tiga. Program ini telah membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 7.000 orang.
“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor, dan termasuk salah satunya antara desil satu dan desil tiga,” Ujar Teguh Rachman Hakim.
“Itu yang sangat berguna sehingga adanya peningkatan kesejahteraan ya. Karena kita juga membuka lapangan kerja buat teman-teman pegawai SPPG, dan juga itu bisa berguna buat keluarganya yang bekerja, sehingga berdampak lumayan untuk ekonomi teman-teman di Kota Bogor,” Sambungnya.
Beberapa titik SPPG yang telah ditentukan BGN sebelumnya kini sedang dimoratorium. Pihak APPMBGI menekankan perlunya pemetaan lebih lanjut agar tidak terjadi kelebihan jumlah dapur.
