Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, BOGOR – GMPB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI dan mendesak pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, Kamis (3/9/2026).
Aksi tersebut menyerukan transparansi penuh serta penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap dugaan kasus rasuah. GMPB secara spesifik menyoroti dugaan korupsi yang mereka kaitkan dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
OPD yang dimaksud meliputi Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Unjuk rasa ini berlangsung di depan Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
M. Ikbal, selaku Ketua GMPB, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam menelusuri dugaan korupsi ini. Ia menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak tertentu apabila nantinya ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
“Kami mendukung penuh KPK RI mengusut tuntas dugaan tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku,” Ujar M. Ikbal.
GMPB mendesak agar proses penegakan hukum dilaksanakan semata-mata berdasarkan bukti yang valid dan objektif. Mereka juga mendorong agar seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pengecualian.
Ikbal lebih lanjut menegaskan harapan agar penelusuran tidak hanya berhenti pada pihak yang dianggap paling mudah dimintai pertanggungjawaban. GMPB meminta agar seluruh aliran dana dalam dugaan perkara tersebut ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat.
“Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena jabatan, kedekatan, maupun pengaruh tertentu. Jangan ada main mata dalam penegakan hukum,” Tegas Ikbal.
Menurut GMPB, pengusutan dugaan korupsi ini sangat perlu dilakukan secara transparan. Tujuannya agar masyarakat luas dapat mengetahui perkembangan penanganannya dengan jelas.
Massa juga menuntut agar tidak ada pihak yang hanya diproses sebagai penanggung jawab kesalahan, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh hukum. Selain itu, GMPB menyerukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
GMPB menilai persoalan KKN di Pemkab Bogor harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat. Mereka berharap proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan berdasarkan bukti, sehingga setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Aksi di depan Gedung KPK ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi GMPB terkait dugaan praktik KKN. Tuntutan utama mereka adalah pentingnya transparansi serta penegakan hukum tanpa membedakan latar belakang maupun posisi pihak yang diperiksa.
