Findy Alfiansyah Penulis
HARIAN EXPRESS, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bogor mewacanakan jalur kereta api Gadog–Puncak guna mengurai kemacetan, Selasa (23/6/2026).
Pengembangan transportasi berbasis rel ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata Puncak. Pemkab Bogor juga merencanakan pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah selatan dan barat Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut, rencana pembangunan jalur rel tersebut telah dibahas bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
Selain jalur Gadog-Puncak, pengembangan koridor perkeretaapian lain turut dibahas. Koridor tersebut mencakup Jasinga-Tenjo dan Parung Panjang-Jasinga.
“Salah satu rencana yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalur rel dari kawasan Gadog menuju Rest Area Puncak. Jalur ini dirancang untuk mendukung aksesibilitas kawasan wisata Puncak, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan,” Ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Pembangunan koridor Jasinga-Tenjo dan Parung Panjang-Jasinga bertujuan memperkuat kawasan ekonomi baru. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat komuter dan mendukung pengembangan aglomerasi wilayah barat Kabupaten Bogor.
“Pengembangan koridor perkeretaapian Jasinga–Tenjo dan Parung Panjang–Jasinga diharapkan mampu memperkuat kawasan ekonomi baru, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendukung aglomerasi wilayah barat Kabupaten Bogor,” Ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto menjelaskan, pengembangan transportasi berbasis rel merupakan langkah strategis untuk menghadirkan sistem transportasi yang terintegrasi. Sistem ini juga diharapkan efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Rencana pengembangan transportasi ini didukung kajian komprehensif agar pelaksanaannya tepat guna dan efisien. Konektivitas yang lebih baik diharapkan membuka peluang investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemkab Bogor berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan sistem transportasi modern yang mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
